WASIOR, Kabartimur.com – Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor minta pemerintah desa/kampung berperan aktif dan serius dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Mambor menekankan ke pemerintah kampung agar membuat program dan kegiatan yang terarah, terukur dan tepat sasaran lewat Dana Desa untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayahnya masing-masing.
“Karena untuk penanggulangan kemiskinan ini harus dilakukan secara serius, bersama dan sungguh-sungguh, “kata Mambor pada pembukaan Rakornis Kepala Kampung se-Kabupaten Teluk Wondama di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati di Rasiei, Kamis.
Teluk Wondama termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang memiliki penduduk dengan kategori miskin ekstrem
.Data P2KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) mencatat pada tahun 2022 terdapat 384 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin ekstrem. Jumlah keluarga miskin ekstrem itu tersebar di tujuh distrik/kecamatan dan 19 kampung.
Namun demikian, menurut bupati, setelah dilakukan pencermatan ulang di lapangan ditemukan sebanyak 250 KK tidak layak dikategorikan sebagai keluarga miskin ekstrem.
Hal itu karena mereka ternyata berprofesi sebagai PNS, TNI/Polri, anggota Baperkam, aparat kampung, pengusaha swasta bahkan anggota DPRD.
Temuan itu juga diperkuat dengan hasil musyawarah kampung pada masing-masing titik yang menyatakan mereka tidak layak sebagai keluarga miskin ekstrem karena memiliki penghasilan tetap.
Sehingga jumlah keluarga miskin ekstrem di Teluk Wondama setelah dilakukan pemutakhiran data P2KE adalah sebanyak 134 KK.
“Jumlah 134 ini sebenarnya tidak banyak, kalau kita mau intervensi sama-sama pasti bisa ditekan ini, “ucap bupati.
Kasus Stunting Berkurang
Sementara untuk stunting, berdasarkan data survey status gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Teluk Wondama sebesar 26,1 persen.
Angka ini lebih baik dibanding tahun 2021 yang mencapai 31,0 persen atau turun sebesar 4,9 persen.
“Percepatan penurunan stunting di tingkat kampung memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua, “ujar Mambor menambahkan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Perdi Timang saat memberikan laporan juga menekankan kepada semua kepala kampung agar benar-benar serius menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.
Perdi mengingatkan bahwa dana desa mesti dikelola dengan baik dan benar dengan salah satu sasarannya adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayah masing-masing.
“Dalam hal ini diharapkan bahwa kabupaten telah berusaha melakukan penanganan stunting dan juga kemiskinan ekstrem. Di samping itu (pemerintah) kampung harus serius menangani. Apa yang harus ditangani kampung dan apa yagn harus ditangani daerah (pemerintah kabupaten), “pesan Perdi.
Rakornis Kepala Kampung yang digelar Dinas PMK selain melibatkan 75 kampung induk juga diikuti 51 kampung persiapan di Teluk Wondama serta para kepala distrik. (Nday)
