JAKARTA, Kabartimur.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama, Papua Barat melaksanakan konsultasi ke sejumlah kementerian dan lembaga tingkat pusat di Jakarta dalam satu pekan terakhir sejak Senin (29/7/2025).
Wakil Ketua DPRK Teluk Wondama, Soleman Karubuy mengatakan, konsultasi dilakukan untuk memperkuat pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) dalam rangka optimalisasi kinerja mereka sebagai legislator.
Beberapa Kementerian lembaga yang dikunjungi antara lain Kementerian Dalam Negeri, KemenPANRB, Kementerian Pekerjaan Umum juga DPR RI.
“Konsultasi ini juga menjadi kesempatan bagi DPRK untuk memberikan masukan terkait permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Teluk Wondama seperti soal penerimaan CPNS dan PPPK, soal pembangunan infrastruktur juga bagaimana membangun hubungan kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif, “kata Karubuy di sela-sela konsultasi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (31/7).
Sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRK Teluk Wondama, Robert Gayus Baibaba usai melakukan konsultasi ke KemenPANRB mengungkapkan, pihaknya dalam audensi itu mendorong agar KemenPANRB memberi perhatian khusus terkait status tenaga honorer di Kabupaten Teluk Wondama yang sampai saat ini belum mendapatkan kepastian.
“Tadi kami meminta agar Pemerintah Pusat memberi kepastian tentang nasib para tenaga honorer kita di luar 546 (yang sudah lolos dalam seleksi administrasi menjadi ASN) itu. Kita minta segera ada kejelasan soal nasib mereka karena mereka sudah mengabdi lama, “kata Gayus.
Selain itu Komisi A juga mendorong agar kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Kabupaten Teluk Wondama terutama untuk guru dan tenaga kesehatan ditambah.
“Dan kita juga minta agar ada perubahan kebijakan dalam hal tes CPNS supaya mereka yang misalnya dia sudah ikut tes untuk CPNS di tingkat pusat tetapi dia tidak lolos tetap bisa mengikuti tes di tingkat daerah pada tahun yang sama,” ucap Gayus.
“Sebab kasihan banyak adik-adik kita yang tidak bisa ikut tes CPNS tahun ini (CPNS formasi 2024 di Teluk Wondama) di karena mereka sebelumnya sudah mendaftar di kementerian dan lembaga jadi mereka jadi kehilangan kesempatan untuk bisa mengabdi di daerah mereka sendiri,” lanjut mantan Ketua KPUD Teluk Wondama ini.
Sementara itu, Komisi C yang membidangi infrastruktur melakukan konsultasi ke Kementerian PU Ditjen Bina Marga.
Dalam kesempatan itu Komisi B menyampaikan usulan terkait penyelesian jalan Trans Papua Barat ruas Manokwari-Wondama.
“Kami juga minta perhatian Pemerintah Pusat agar membangun jalan ke kampung-kampung di perbatasan seperti ke Kampung Oya Distrik Naiketel yang sampai saat ini belum ada akses jalan,” kata Ketua Komisi C Yuliana Manupapami.
Konsultasi selama seminggu di Jakarta dipimpin Ketua DPRK Aplena Dimara dengan melibatkan beberaoa alat kelengkapan yakni komisi, Badan Musyawarah juga Badan Kehormatan. (Nday)
