MANOKWARI, Kabartimur.com- Komisi III DPR Papua Barat melakukan agenda kerja berupa kegiatan hearing dengan Dinas UMKM dan salah satu perusahaan daerah pada jumat, (22/5/2025)
Kegiatan ini dipimpin lnagsung oleh ketua Komisi III DPR Provinsi Papua Barat, Nakeus Muid didampingi wakil ketua komisi, Aluysius Syep.
Kepada kabartimur.com, ketua komisi lll, Nakeus Muid menyampaikan bahwa perusahaan daerah memiliki peran penting dalam membantu daerah untuk mendatangkan pendapatan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan peninjauan langsung terhadap beberapa aset milik perusahaan daerah di wilayah Papua Barat.
“Hari ini kami turun langsung meninjau dan melihat beberapa aset yang dimiliki PT Padoma, salah satu perusahaan daerah. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah mesin pengelola limbah rumah sakit yang disebut insinerator. Mesin ini digunakan untuk mengelola limbah medis dari rumah sakit,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini PT Padoma masih dalam proses menjalin kerja sama (MoU) dengan beberapa rumah sakit di Papua Barat. Sejauh ini, kerja sama telah terjalin dengan RS Manokwari , RS Provinsi Papua Barat, serta rumah sakit di Bintuni dan Manokwari Selatan untuk pengelolaan limbah medis.
Selain meninjau insinerator, Komisi III juga mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Puncak Reremi. Di lokasi tersebut, pihak perusahaan menyatakan kesiapannya untuk menyetor pendapatan ke kas daerah, namun masih menghadapi kendala terkait kelengkapan dokumen kerja sama.
“Kami juga meninjau rencana operasional pesawat milik perusahaan daerah. Direncanakan pesawat ini akan mulai beroperasi pada bulan Juli. Kami telah berkoordinasi langsung dengan Direktur Utama, Bapak Alan, yang menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan operasional tersebut,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi III DPRD Papua akan terus konsisten dan bekerja sama dengan perusahaan daerah untuk mendorong masuknya anggaran ke pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat anggaran dari pemerintah pusat sudah mengalami efisiensi.
“Saat ini ada sembilan jenis bisnis yang dikelola perusahaan daerah. Kami berharap semuanya dapat aktif dan berjalan normal sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat,” terang Nakeus. (Red/*)
