MANOKWARI- Kinerja demokrasi Provinsi Papua Parat Tahun 2018 mengalami penurunan 4,47 poin dari tahun 2017.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Barat tahun 2018 sebesar 58, 29 dan masih jauh dibawah angka nasional yang mencapai 72, 39 poin.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Endang Retno Sri Subiyandani, menjelaskan capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 di Papua Barat merupakan nilai terendah di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja, IDI Papua Barat Tahun 2018 juga merupakan salah satu capaian IDI yang masuk dalam kategori buruk.
“Tahun 2016-2017 Papua Barat sedikit mengalami perbaikan, namun pada tahun 2018 kembali menempati posisi terpuruk dengan selisih 4,47 poin. IDI memang dirancang untuk mengukur naik turunnya kondisi demokrasi di suatu wilayah, karena disusun secara cermat sesuai kejadian,” ujar kepala BPS Papua Barat, Endang Retno saat merilis IDI tahun 2018, Senin (5/8/2019).
Sejak awal IDI dibangun berdasarkan 3 aspek utama meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Masing-masing aspek juga terdiri dari beberapa variabel dengan jumlah total 11 variabel, disertai penjabaran beberapa variabel dengan memiliki 28 indikator pembangunan Indeks demokrasi indonesia (IDI).
Dari ke-28 indikator penyusunan IDI di Papua Barat, terdapat 11 indikator yang memiliki indeks terburuk. Namun 3 diantaranya yakni indikator perempuan terpilih di DPRD provinsi, peran DPRD terkait besaran alokasi dana pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu cenderung menjadi pemicu terpuruknya IDI di Papua Barat berdasarkan data BPS tahun 2017-2018.
Tahun 2017-2018 nilai indikator perempuan terpilih di dprd provinsi stagnan pada 22,22 poin, peran DPRD terkait besaran alokasi dana pendidikan dan kesehatan tahun 2017 berjumlah 25, 45 poin turun ke angka 19, 78 pada tahun 2018, dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu tahun 2017 sebesar 42, 86 turun dengan selisih sangat jauh menjadi 28, 57 poin.
“ 3 dari 11 indikator yakni perempuan terpilih di DPRD provinsi, peran DPRD terkait besaran alokasi dana pendidikan dan kesehatan, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu selalu menurun sejak tahun 2017-2018. Selain itu, hanya aspek hak-hak politik yang menunjukan penigkatan dengan selisih 1,06 poin, sedangkan aspek kebebasan sipil turun signifikan di angka 10,31, sama halnya aspek lembaga demokrasi menurun sebesar 5,93 poin,” tandas Endang.
Dari semua indikator pembangunan dapat disimpulkan bahwa IDI Papua Barat Tahun 2018 memiliki kinerja lembaga demokrasi yang buruk. Oleh sebab itu diperlukan arah kebijakan politik di Papua Barat yang dapat bertolak dari peningkatan kapasitas lembaga demokrasi. (sgf/)
