MANOKWARI– Pertemuan 61 perwakilan Tokoh Masyarakat asal Papua dan Papua Barat bersama Presiden Indonesia Joko Widodo rupanya tidak diketahui Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gubernur usai mengikuti Deklarasi Damai Papua Barat, Rabu (11/9/19).
“Sebelumnya saya sama sekali tidak tau ada perwakilan dari Papua Barat yang ikut dalam pertemuan bersama Presiden. Saya tau dan kaget setelah menyaksikan di televisi,” ucap Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Gubernur juga mengungkapkan jika ada perwakilan dari Papua Barat maka telah diterima pemberitahuan ataupun memberikan rekomendasi melalui Pemerintah Daerah. Selain mengemban tugas sebagai Gubernur, dirinya juga mempunyai kapasitas sebagai Kepala Suku Besar Arfak yang memiliki wilayah adat meliputi Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Tambrauw, Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.
“Berbicara kapasitas Kepala Suku, Saya juga merupakan Kepala Suku yang memiliki wilayah adat di Manokwari, Mansel, Tambrauw, Pegaf, Bintuni, dan Wondama. Ini juga menjadi tanda tanya atau direkomendasikan oleh siapa sehingga membawa nama sebagai perwakilan Papua Barat, yang jelas saya tidak tau,” tambahnya.
Sesuai prosedur lembaga-lembaga Adat yang sah telah terdaftar di Kesbangpol Papua Barat, oleh sebab itu dalam suatu pertemuan dapat diketahui keterlibatan Lembaga Adat Papua maupun non Papua.
“Semua data lembaga adat yang sah pasti sudah terdaftar di Kesbangpol, dan jika mengikuti pertemuan tertentu ada rekomendasi dari Pemda dan mudah dilakukan pengecekan. Sekarang kami juga sedang menunggu petunjuk untuk melakukan pertemuan bersama Presiden terkait dengan aspirasi yang telah disampaikan,” tambah Mandacan.
“Kami tidak menambah dan mengurangi setiap kalimat yang diterima dan berharap saat Presiden, Menkopolhukam dan Lembaga terkait membaca kami juga diundang dan mengajak perwakilan sejumlah Tokoh Adat untuk ikut serta,” tandasnya. (sgf)
