Dinas Sosial Manokwari Pastikan Warga Penerima PKH dan BPNT Tidak Menerima BLT

MANOKWARI- Pemerintah daerah kabupaten Manokwari melalui Dinas Sosial mengakui lambat dalam pemberian berbagai paket bantuan sosial yang di saluran dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Mohamad Masyur saat ditemui di Ruang Kerjanya Selasa 5 Mei 2O2O menjelaskan alasan penyaluran bantuan ditengah pandemi Covid19 ini mengalami keterlambatan karena harus melalui verifikasi data yang di kumpulkan dari RT/RW kemudian melalui Kelurahan dan saat ini sedang di verifikasi kalau bisa mendapat “By name By addres”.

Selanjutnya keterlambatan ini juga karena masih dilakukan verifikasi data di Bappeda dan Bagian Pemerintahan Kabupaten Manokwari, tujuannya agar jangan sampai ada warga yang menerima bantuan dobel dan ada warga yang tidak sama sekali menerima bantuan.

“Kita tetap melakukan verifikasi data meskipun pasti nanti ada protes dan tekanan masyarakat tetapi harus verifikasi data yang benar” jelasnya.

Baca Juga :   Cinta Budaya Papua, SMA N 1 Manokwari Gelar Pentas Seni

Dia mengatakan, Pemerintah berdasarkan petunjuk teknis akan menyalurkan bantuan langsung tunai BLT berkisar 1.200/kepala keluarga (KK), ini di berikan kepada warga yang bukan penerima bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT sekitar 9000 penerima. Setiap penerima awalnya 150 ribu/KK dinaikkan menjadi 200 ribu/KK yang diambil dalam bentuk barang.

“Penerima Bantuan PKH sekitar 9.582 di seluruh Manokwari, sementara data yang kita Usulkan ke pusat untuk penerima BLT 6000 KK namun setelah di verifikasi hanya terdapat 1.200 KK” Jelas kata Mansyur

Untuk penerima BLT di tingkat Kampung dibebankan kepada Anggaran Dana Desa disetiap Kampung dengan persentasi pemberian berdasarkan anggaran keseluruhan dana desa yang diterima per Kampung. Namun BLT juga diberikan ditingkat Kelurahan khusus di kawasan kota dari Pemerintah Kabupaten utamanya bagi mereka yang terdampak seperti pedagang kecil.

Baca Juga :   Mahasiswa Tambrauw Tantang Kepala Inspektorat Buktikan Pernyataannya Terkait Kampung Fiktif

“Jika misalnya Anggaran Dana Desa yang diterima satu Kampung sekitar Rp 800 Juta maka prosentasi dari dana tersebut yang diperuntukkan BLT sekitar 25 persen begitu seterusnya sesuai alokasi anggaran di tiap Kampung” jelasnya.

Namun ada juga bantuan BLT yang diberikan Kementrian sosial, proses penerimaan BLT dari pusat ini di saluran melalui Kantor Pos Indonesia. Sementara penerima bantuan tunai di kawasan perkotaan di Manokwari akan di berikan dalam bentuk sembako dengan total penera sekitar 16 Ribu Kepala Keluarga

“Penerima BLT di Manokwari sekitar 1.200 KK sedangkan penerima BLT dalam bentuk sembako terutama di kawasan kota sekitar 16 ribu KK” jelasnya. (AD)

Pos terkait