KABARTIMUR MANOKWARI-Mengantisipasi gejolak penolakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas keputusan Bupati Manokwari tentang perombakan kabinet yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengambil tindakan tegas.
Satpol PP diminta agar mampu bertindak tegas atas aksi penolakan yang berujung pemalangan kantor oleh oknum-oknum ASN yang sengaja melakukan provokasi masa untuk melakukan aksi demo anarkis maupun pemalangan aset daerah.
”Untuk Satpol terkait masalah pemalangan kantor, masa harus tunggu saya lagi yang turun buka palang,” kata Bupati Mandacan saat memberian arahan pada apel gabungan Pemkab Manokwari, Senin (12/2).
Bupati juga menyoroti kinerja Satpol PP yang dinilainya tidak tegas dan lambat menyelesaikan persoalan pemalangan yang belakangan ini terjadi di Kabupaten Manokwari.
”Palang satu kayu saja harus tinggal berbulan-bulan, hal-hal seperti ini menunjukan Satpol tidak mampu mengatasi hal kecil seperti ini, dan pemalangan seperti ini kan menghambat kerja pemerintahan, ” tandas Bupati.(LIS)
