MANOKWARI- Buka rapat kordinasi teknis (Rakornis) bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2020, yang berlangsung pada Rabu (26/02), gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan tekankan beberapa poin penting yang wajib diperhatikan oleh dinas PUPR baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Papua Barat.
“Ada beberapa wilayah masih belum terjangkau energi listrik, penyediaan air bersih perlu dilakukan diseluruh wilayah, sarana telekomunikasi yang masih terbatas, infrastruktur sosial ekonomi di beberapa wilayah masih belum tersedia. Pembangunan infrastuktur dasar ini menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan agar mendorong peningkatan pembangunan wilayah.” Tutur Dominggus dalam sambutannya.
Lanjut kata Gubernur, di Papua Barat juga masih terdapat banyak rumah penduduk yang belum layak huni. Sedangkan kebutuhan akan rumah layak Huni di provinsi Papua Barat cukup tinggi.
“Untuk itu pemerintah mulai mencanangkan pembangunan rumah layak huni serta pembangunan rumah khusus pada beberapa kabupaten/kota di Papua Barat.” Sebut Dominggus.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pun berharap, melalui rakornis tersebut, masalah yang ada bisa segera diselesaikan dengan mencari solusinya agar pembangunan infrastruktur yang dikerjakan tepat sasaran dan berhasil untuk kesejahtraan masyarakat.
“Namun semua program yang disusun harus wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi Papua barat yang masih dalam proses revisi jadi hasil rakornis ini juga bisa menjadi masukan bagi tim revisi dalam melakukan pengkajian struktur dan pola tata ruang serta penetapan kawasan strategis provinsi Papua Barat.” Harap Dominggus.
Sebelumnya, dalam laporan ketua panitia, Frengkir O. Isir menyampaikan, tujuan rakornis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2020, adalah untuk menyelaraskan kegiatan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi serta usulan program dari kabupaten kota, dan mempertajam capaian target program serta kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi dan menyepakati prioritas pembangunan dikabupaten kota.
“Termasuk sinkronisasi kegiatan di setiap kabupaten kota sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan tidak terjadi tumpang tindih.” Jelas Frengki. (AG)
