Manokwari, kabartimur.com- Budi Rahman resmi dikukuhkan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya oleh Ketua dewan komisioner OJK, Mahendra Siregar didampingi Gubernur Papua Barat dan para Kepala daerah Se-Papua Barat.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari, Jumat (21/11/2025). Acara tersebut dirangkaikan dengan peresmian kantor OJK yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, dalam sambutannya mengungkapkan kondisi perekonomian Papua Barat pada triwulan III tahun 2025 yang berdasarkan data BPS mengalami kontraksi sebesar 0,13 persen. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh melemahnya kinerja dua sektor utama, yakni industri pengolahan dan pertambangan serta penggalian, yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,70 persen dan 3,28 persen.
Meski demikian, kata Gubernur, sejumlah sektor justru menunjukkan kinerja positif. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan perdagangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga (PKRT) tumbuh tertinggi sebesar 5,75 persen. Secara kumulatif, perekonomian Papua Barat pada triwulan III 2025 tumbuh 11,11 persen.
Gubernur juga menyampaikan bahwa inflasi di Papua Barat pada Oktober 2025 tercatat sebesar 1,45 persen, didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,54 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya peran berbagai lembaga untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah, termasuk OJK sebagai otoritas pengawasan sektor jasa keuangan.
“Harapan besar kami kepada OJK di Provinsi Papua Barat adalah agar dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kami percaya bahwa kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor, termasuk UMKM di Papua Barat,” ujarnya.
Ia juga berharap OJK dapat semakin mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Menurutnya, peningkatan akses keuangan menjadi syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. (Red/*)
