Manokwari, kabartimur.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan Papua Barat memberikan apresiasi atas peran serta berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikemas melalui Rapat Kerja Batas Wilayah dan Penganugerahan Kasuari JKN Award BPJS Kesehatan Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2025.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani di hotel Aston Niu Manokwari pada senin ( 29/9/2025).
Gubernur Papua Barat, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh wakil Gubernur Papua, Mohammad Lakotani menyampaikan bahwa pada acara rapat kerja batas wilayah kabupaten dan penganugerahan kasuari jaminan kesehatan nasional award provinsi papua barat tahun 2025 hadir disini untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang sudah lama tertunda, yaitu penegasan batas-batas wilayah administrasi antar kabupaten.
Berdasarkan Surat Dirjen Bina Administrasi kewilayahan no. 300.2.3/e.1017/bak tanggal 18 juli 2025, dari 11 segmen batas daerah antar-kabupaten, masih ada 3 segmen yang memerlukan perhatian:
- Batas kabupaten teluk bintuni dengan kabupaten fakfak.
- Batas kabupaten fakfak dengan kabupaten kaimana.
- Batas kabupaten teluk wondama dengan kabupaten manokwari selatan.
- Oleh karena itu strategi penyelesaiannya adalah dengan:
pendekatan kolaboratif dan berbasis data. - musyawarah mufakat dengan merujuk dokumen kesepakatan yang ada.
- melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam mediasi.
- fasilitasi intensif untuk menyelesaikan keberatan kabupaten fakfak.
Disamping itu, Ada Beberapa langkah konkret yang harus kita lakukan diantaranya:
- Fasilitasi penyelesaian batas teluk bintuni-fakfak.
- Finalisasi batas fakfak-kaimana dan manokwari selatan-teluk wondama.
- Dokumentasi dalam berita acara kesepakatan baru dengan peta detail.
- Pelaporan ke menteri dalam negeri paling lambat akhir agustus 2025
Melalui kesempatan ini juga dilakukan Penganugerahan Apresiasi Kasuari JKN Award BPJS Kesehatan Kepada Seluruh Kepala Daerah, universal health coverge, konsep pembangunan kesehatann Global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komperhensif dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial di indonesia, diwujudkan melalui program jkn-kis.
Berdasarkan data september 2025 pencapaian Papua Barat adalah sebagai berikut:
- Cakupan peserta jkn-kis mencapai lebih dari 98% dari total penduduk.
- Semua 7 kabupaten penerima award memiliki cakupan di atas 98%.
- Mendukung visi presiden prabowo: “indonesia maju menuju indonesia emas 2045”.
Gubernur berpesan kepada semua pemangku kepentingan yang hadir untuk:
Pertama: Perluas jangkauan dengan mellibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk sosialisasi serta fokus pada daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Kedua: Efektivitas pembayaran Dengan gunakan pendekatan solutif untuk masalah tunggakan iuran dan evaluasi sistem pembayaran dan subsidi.
Ketiga: Monitoring berkelanjutan dengan memastikan kualitas pelayanan kesehatan, hindari tambahan biaya di luar prosedur, layani dengan hati dan senyuman.
Gubernur menyebut, penetapan batas wilayah bukan sekadar garis di peta, melainkan fondasi pembangunan terencana, penegakan hukum, dan pelayanan publik yang efisien. pencapaian UHC di papua barat menunjukkan komitmen kita terhadap kesehatan masyarakat. (Red/*)
