Pegaf,- Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) distrik Anggi sampai saat ini belum terakreditasi. Hal ini mengakibatkan Puskesmas Anggi terancam putus hubungan kerjasama dengan BPJS kesehatan.
Itu artinya layanan kesehatan yang selama ini digratiskan oleh puskesmas tidak bisa lagi di dapatkan oleh masyarakat. Pasien harus membayar sesuai dengan tindakan yang didapat pada saat mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas yang belum terakreditasi.
Akreditasi merupakan salah satu langkah untuk menyetarakan pelayanan di puskesmas Anggi dengan puskesmas lainnya.
“Akreditasi disini bagaimana pelayanan di puskesmas Anggi sama dengan puskesmas lainnya, contohnya puskesmas di Jawa yang lebih maju, harusnya pelayanan di sana dan disini sama,” terang kepala Puskesmas distrik Anggi, Moses Saiba, di Anggi, Kamis (4/7/2019).
Untuk diketahui, 10 puskesmas yang berada di kabupaten Pegaf belum ada yang memiliki sertifikat akreditasi. Hal ini jadi tugas berat dari dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah kabupaten Pegaf dalam mewujudkan layanan di puskesmas sesuai standar pelayanan kesehatan sehingga dapat mencegah terjadinya malpraktek oleh tenaga medis.
“Pelayanan harus standar, supaya masyarakat ketika dilayani merasa aman, yang terpenting untuk mencegah terjadinya malpraktek,” tutut Moses.
Moses mengungkapkan, pada tahun 2018 lalu, puskesmas Anggi dan puskesmas Sururey mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Kesehatan RI yang diperuntukkan bagi akreditasi puskesmas, namun akibat dinas Kesehatan saat itu, sehingga kesempatan mendapatkan akreditasi hilang.
Sementara Pada tahun 2019 ini, Kemenkes kembali memberikan bantuan anggaran untuk akreditasi 3 puskesmas di Pegaf. Puskesmas yang mendapatkan bantuan yaitu, puskesmas Minyambou, Hingk, dan puskesmas Taige.
“Tahun lalu kami dapat bantuan dari pusat, tapi tidak ditindaklanjuti oleh dinas Kesehatan Pegaf. Tahun ini, kami mengharapkan bantuan pemerintah daerah karena bantuan dari pusat sudah tidak bisa kami dapatkan lagi,” kata Moses.
“Puskesmas Anggi merupakan puskesmas percontohan, tapi banyak masalah disini. contohnya puskesmas Anggi yang merupakan puskesmas rawat inap yang sampai saat ini belum difungsikan, padahal ini adalah salah satu penilaian dalam akreditasi,” lanjut moses.
Terpisah, bupati Pegaf, Yosias Saroy, SH MH usai menggelar sosialisasikan 5 perda di aula kantor bupati, mengatakan pemerintah daerah siap membantu puskesmas Anggi untuk akreditasi puskesmas tahun 2019 ini.
“Anggi merupakan wajah ibukota, jadi kami pemerintah daerah siap membantu puskesmas Anggi dan juga puskesmas Sururey untuk akreditasi tahun ini,” pungkas Bupati.
