WASIOR, Kabartimur.com– Belum genap empat tahun beroperasi, gedung Puskesmas Aisandami, di Distrik Teluk Duairi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sudah tidak lagi difungsikan untuk pelayanan medis.
Gedung Puskesmas yang diresmikan pada Agustus 2020 itu mengalami kerusakan pada banyak bagian sehingga tidak aman lagi untuk difungsikan.
Penyebabnya terbilang sepele. Yakni atap gedung bocor namun tak kunjung tertangani sehingga ketika terjadi hujan, air menetes hingga menggenangi sebagian besar ruangan.
Kepala Puskesmas Aisandami Mesak Sayori mengungkapkan, sejak Oktober 2024 pelayanan medis maupun operasional kantor lainnya sudah tidak lagi dilakukan di gedung Puskesmas yang baru itu karena kuatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Pelayanan kesehatan terpaksa dialihkan ke gedung Puskesmas yang lama meskipun dengan kondisi apa adanya.
“Gedung Puskesmas yang baru sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena rusak parah. Padahal gedung itu bertaraf nasional. Air masuk ke semua ruangan jadi demi keselamatan petugas maupun pasien kami pindahkan pelayanan ke gedung Puskesmas yang lama, “kata Sayori di Kampung Aisandami pada acara reses anggota DPR Papua Barat Fery Auparay, baru-baru ini.
Sayori bilang pihaknya sudah berulang kali menyampaikan keluhan perihal atap Puskesmas yang bocor kepada Dinas Kesehatan maupun pejabat terkait lainnya di Pemkab Teluk Wondama.
Namun tak kunjung ada perbaikan. Padahal Puskesmas Aisandami tidak hanya melayani warga di Distrik Teluk Duairi saja namun juga mencakup beberapa kampung/desa di Distrik terdskat yakni Distrik Roon.
“Sampai saat yang ada ini gedung tinggal saja begitu. Kami bersyukur gedung lama tidak dibongkar sehingga kami bisa beralih pelayanannya ke gedung yang lama. Kami manfaatkan ruang-ruang yang ada untuk pelayanan walaupun apa adanya saja,” kata Sayori.
Penjelasan Dinas Kesehatan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Teluk Wondama Gerson Paduai mengaku pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait kondisi yang dialami Puskesmas Aisandami.
Gerson menyebut pada tahun 2024 pihaknya telah mengajukan usulan kepada tim anggaran Pemda agar mengalokasikan anggaran untuk perbaikan atap yang bocor termasuk ruangan dan fasilitas lain yang ikut terdampak.
“Saya sudah usulkan tahun kemarin (2024) untuk segera direnovasi. Saya sudah sampaikan ke tim anggaran untuk dikerjakan tahun ini. Saya bilang kalau kita tidak kerjakan maka gedung akan hancur dan kita harus mulai lagi dari nol dan berarti biaya akan besar sekali,” jelas Gerson di kantor Dinas Kesehatan di Rasiei, Senin (24/2).
Gerson mengatakan dirinya bahkan telah turun langsung ke lapangan dengan membawa konsultan untuk menghitung besar anggaran yang dibutuhkan.
Namun usulan anggaran untuk renovasi Gedung Puskesmas Aisandami ternyata tidak terakomodir dalam APBD Tahun 2025.
“Saya sudah turun bawa konsultan untuk hitung RAB-nya. Hanya saja saat kita usulkan belum diterima karena alasan yang pertama, anggaran daerah tidak cukup.
Yang kedua, dia masih masuk dalam status bermasalah (hukum). Dua hal ini yang menjadi pertimbangan dari tim anggaran untuk tidak dianggarkan dulu, “papar Gerson.
Puskesmas Aisandami mulai dibangun pada tahun 2018 dengan anggaran bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nilai proyek mencapai 12 miliar.
Gerson menduga kebocoran atap terjadi karena kesalahan teknis saat pembangunan akibat minimnya pengawasan.
Karena itu, tahun ini pihaknya akan mendorong agar persoalan hukum terkait pembangunan gedung Puskesmas Aisandami bisa segera dituntaskan sehingga tidak menghambat rencana renovasi maupun pelayanan medis secara keseluruhan.
“Jadi saya berpikir tahun ini kita selesaikan status hukumnya dulu supaya jelas sehingga pada saat kita ajukan (anggaran perbaikan) sudah tidak ada masalah,”katanya menambahkan.
Sementara itu anggota DPR Provinsi Papua Barat dari dapil Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana Fery Auparay yang meninjau langsung kondisi Puskesmas Aisandami, mengharapkan Pemkab Teluk Wondama khususnya Dinas Kesehatan secepatnya mencari jalan keluar agar pelayanan medis tidak terhambat.
Auparay menekankan, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
“Menurut saya harus segera diperhatikan oleh pemerintah sehingga kalau memang ini dibiayai Pemda kabupaten, provinsi atau pusat (seharusnya bukan jadi kendala) tapi secepatnya ditindaklanjuti supaya masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang baik, “ujar politisi Partai Golkar itu. (Nday)
