WASIOR – Aktivitas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sudah lama tidak berjalan secara normal.
Keterbatasan fasilitas kantor juga sarana pendukung seperti rumah pegawai diklaim menjadi faktor penyebab banyak pegawai distrik setempat tidak kerasan bertugas pada salah satu wilayah terluar Kabupaten Teluk Wondama .
Hal itu diakui Kepala Distrik Naikere George Ramar pada saat kunjungan Wakil Bupati Andarias Kayukatuy ke kantor distrik Naikere, Sabtu (24/7/2021).
Ramar melaporkan, dari 23 pegawai distrik berstatus PNS, yang aktif menjalankan tugas selama ini hanya 5 orang dibantu oleh 3 orang tenaga honorer.
“Sebagian besar pegawai tidak datang bekerja. Saya sudah panggil para kepala seksi juga sekretaris tapi belum mau masuk juga. Kita di sini banyak kendala karena kantor ini kosong, tidak ada meubeler, tidak ada kendaraan operasional dan belum ada rumah untuk pegawai, “ungkap Ramar.
Karena kondisi seperti itu, lanjut Ramar, aktivitas kantor hanya berjalan apa adanya. Namun dia menyebut, untuk pelayanan kemasyarakatan, pihaknya tetap mengupayakan agar semuanya bisa ditangani dengan baik meskipun tidak bisa maksimal.
“Kendaraan operasional tidak ada jadi itu yang membuat kendala besar bagi kami untuk turun ke kampung-kampung sehingga kami lebih banyak ada di (ibukota) distrik saja, “ucap Ramar yang juga berharap agar dibangunkan rumah bagi pegawai distrik.
Wabup Andi Kayukatuy, demikian sapaan karib orang nomor dua Wondama itu meminta kepala distrik untuk tidak mudah menyerah dengan keadaan.
Andi menyarankan agar Ramar merangkul semua pegawai. Sebagai pimpinan, lanjut Wabup, juga harus siap menerima kritik dari semua staf.
“Bikin pertemuan, undang semua pegawai. Arahkan mereka untuk datang bekerja. Kalaupun ada kritik terima saja. Ada banyak anak negeri (putra asli Naikere) di sini, rangkul mereka. Ingatkan bahwa uang itu nomor dua, yang penting adalah membangun kampung dan kejar ketertinggalan, “pesan Andi.
Wabup yang dalam kesempatan itu didampingi Kabag Pemerintah Setda Yefta Siregar juga minta kepala distrik membuat perencanaan tentang sarana dan fasilitas penunjang yang dibutukan seperti meubeler, jaringan air bersih dan rumah pegawai untuk kemudian diusulkan dalam APBD tahun 2022.
“Masukan itu dalam RKA distrik. Kalau mobil saya tidak bisa janji tapi motor dua unit cukup ya, itu bisa diusahakan. Nanti diusulkan ke (dinas) PU untuk bangun air bersih karena itu penting supaya pegawai bisa tinggal di sini, “kata mantan Kepala Dinas Sosial Wondama itu. (Nday)
