WASIOR – Sebanyak 13 kampung di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat akan ditetapkan menjadi Kampung KB (keluarga berencana). Pencanangan Kampung KB yang berada di masing-masing distrik rencananya akan dilakukan oleh Bupati Bernadus Imburi dalam waktu dekat ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Teluk Wondama Yulia Inggrid Manusiwa mengatakan Kampung KB bertujuan untuk mendorong percepatan tercapainya kesejahteraan keluarga.
“Diharapkan nanti kesehatan semakin baik, ada pelayanan semakin baik, perputaran ekonomi yang semakin baik sehingga mereka punya pendapatan semakin baik maka kehidupan mereka makin berkualitas maka bisa menuju keluarga yang sejahtera, “ ujar Yulia dalam rapat koordinasi lintas sektor di aula kantor distrik Wasior, Kamis (27/9).
Dinas P3P2KB telah membangun 11 balai KB sebagai pusat pelayanan keluarga berencana di setiap distrik. Namun demikian, pelayanan yang diberikan tidak semata-mata urusan KB namun juga urusan kesehatan secara umum seperti membantu persalinan, pengobatan orang sakit hingga mendorong kegiatan ekonomi masyarakat kampung.
“Kita pilih kampung yang kondisinya masih belum baik sehingga bisa dapat perhatian dari semua SKPD agar cepat berkembang, “ lanjut Yulia.
Untuk petugas lapangan, telah disiapkan puluhan petugas medis yang terdiri atas para bidan dan perawat untuk ditempatkan sebagai penyuluh KB. Petugas KB nantinya dilengkapi smartphone agar bisa setiap saat melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
“Tenaga dari Dinas Kesehatan, peralatan dan fasilitas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, “ ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Eli Parairaway dalam rakor tersebut.
Sejumlah kepala distrik yang ikut serta dalam rakor itu menyampaikan bahwa program KB yang digulirkan pemerintah pusat masih sering mendapat tentangan dari masyarakat terutama penduduk lokal Papua.
Masih ada anggapan bahwa KB adalah upaya terselubung untuk menekan pertumbuhan penduduk di Papua dengan cara membatasi kelahiran.
“Masih banyak masyarakat yang menolak KB jadi kami harapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan pendekatan lain supaya masyarakat di kampung bisa menerima KB, “ kata Kepala Distrik Roon Yefta Siregar. (Nday)
