WASIOR – Puluhan mama-mama Papua di Kabupaten Teluk Wondama, Senin siang ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Perindagkop di di Isei.
Mereka mempertanyakan pencairan dana bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah dialokasikan dalam APBD. Para ibu paruh baya atau yang biasa dipangil dengan sebutan ‘Amo-amo’ dari berbagai kampung itu sempat bersitegang dengan pegawai Perindagkop lantaran tidak puas atas jawaban yang diberikan.
Banyak dari mereka yang protes sampai berteriak-teriak begitu mengetahui nama mereka tidak ada dalam daftar penerima bantuan yang sudah mendapatkan SK Bupati. Pasalnya, mereka mengklaim telah mengajukan proposal berikut dokumen persyaratan yang diminta Perindagkop sejak September 2019.
“Kami sudah kasih masuk proposal itu yang kami datang ribut ini. Kalau belum kasih masuk tidak mungkin kita datang ribut. Kenapa hanya begitu saja pakai SK, “ teriak salah seorang dari mereka.
Yemima Ramar, salah satu dari amo-amo itu menuturkan, sejak awal minggu lalu dia bersama para ibu lainnya telah mendatangi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempertanyakan kepastian pencairan dana tersebut. Anggaran untuk bantuan UMKM kabarnya telah dipindahkan ke rekening Bansos di BKAD agar tidak menjadi SILPA tahun 2019.
“Dari (Badan) Keuangan bilang nama-nama (penerima) ada di Perindagkop baru dorang dari Perindagkop yang kirim ke Bank. Makanya kami datang cek nama-nama di sini tapi di sini nama-nama kami tidak ada, “ kata Yemima.
Ibu rumah tangga asal Kampung Isui, Distrik Wondiboi menyebut, sudah mengajukan proposal dan telah mengurus rekening bank dengan harapan bisa mendapatkan dana bantuan tersebut.
“Kitong sudah urus surat-surat semua baru kitong su kasih masuk semua baru kitong tidak punya nama di sini, “ ujar Yemima kesal.
Kepala Dinas Perindagkop Ekbertson Karubuy yang tiba di kantor setelah sekitar 1 jam Amo-amo ‘mengepung’ kantornya menyebutkan, banyak mama-mama Papua belum masuk dalam daftar yang sudah ditetapkan dengan SK Bupati karena proposal mereka baru masuk di pertengahan tahun bahkan menjelang akhir tahun 2019.
Itu sebabnya dibutuhkan waktu untuk dilakukan verifikasi guna memastikan keabsahan juga kesesuaian data antara yang tertera dalam dokumen persyaratan dengan indentitas diri.
Ekber lantas mempersilahkan yang belum terdaftar agar mendaftarkan diri kembali kepada staf Perindagkop.
Dia mengatakan, pihaknya berupaya agar semua yang telah mengajukan proposal ke Perindagkop diakomodir dalam SK Bupati supaya bisa mendapatkan bantuan dana untuk modal usaha.
Adapun dalam APBD Teluk Wondama tahun anggaran 2019 telah dialokasikan sebesar Rp1,9 miliar dari dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM asli Papua. Nominal bantuan yang diterima disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalani dengan rincian usaha mikro Rp1,5 juta hingga usaha skala menengah Rp11 juta per orang.
“Dari 1500 proposal yang masuk hanya sekitar 783 yang dijawab karena tadi, uang kita tidak mencukupi. Karena itu yang belum di SK-kan Bupati tapi sudah kasih masuk proposal silahkan daftar sehingga dalam waktu dekat ini kita proses lagi, “ ucap Ekber. (Nday)
