HALTIM, kabartimur.com – Warga Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, melakukan aksi pemalangan pintu pagar SD Inpres Peteley, Senin (19/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap penunjukan kepala sekolah baru yang dinilai bukan berasal dari warga setempat.
Pemalangan dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan “Orang Peteley juga layak jadi kepala sekolah” di pintu masuk sekolah. Warga menilai kebijakan rotasi jabatan kepala sekolah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur pada 12 Januari 2026 tidak mempertimbangkan potensi sumber daya manusia (SDM) lokal di Desa Peteley.
Salah seorang warga Peteley, Mumin Wahid, membenarkan adanya aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa warga tidak mempersoalkan kebijakan rotasi atau reshuffle jabatan yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, menurutnya, banyak guru di Desa Peteley yang telah memenuhi syarat dan layak dipromosikan menjadi kepala sekolah.
“Kami tidak menolak rotasi jabatan, tetapi di Peteley ini ada banyak guru yang sudah layak menjadi kepala sekolah tanpa harus mendatangkan orang dari luar kampung,” ujar Mumin.
Menurut Mumin, kepala sekolah yang berasal dari warga setempat dinilai lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, memahami karakter peserta didik, serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa.
“Anak kampung sendiri lebih memahami kondisi sosial dan budaya di sini. Kami punya orang-orang yang mampu menjawab kebutuhan itu, tetapi tidak dipakai,” katanya.
Mumin yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan pasangan Ubaid–Anjas pada Pilkada 2024 menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan harapan warga saat memberikan dukungan politik. Ia menyebut regenerasi dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) di desa menjadi salah satu tujuan utama warga dalam memenangkan pasangan tersebut.
“Tujuan kami mendukung Ubaid–Anjas adalah demi kepentingan umum desa dan regenerasi ASN agar bisa berkembang sesuai pangkat dan golongan. Tapi yang terjadi justru tidak sesuai dengan harapan itu,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Desa Peteley demi terciptanya iklim pendidikan yang lebih baik.
(Aples)
