Wacana Pengajuan Hak Interpelasi di Torut Sedang Hangat, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel Angkat Bicara

Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe bersama Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja, Victor Datuan Batara di cafe Buli-buli, Makale, Rabu (16/3/2022)

Tana Toraja Kabartimur.Com

Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sul-Sel), Taufan Pawe berkunjung ke DPD Partai Golkar Toraja Utara, Rabu 16/2/2022.

Kunjungan tersebut tidak terlepas dari maraknya wacana hak interpelasi yang diajukan tiga Fraksi di DPRD Toraja Utara, yakni Fraksi Nasdem, PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra terhadap kebijakan Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, yang juga ketua DPD Partai Golkar Toraja Utara.

Taufan Pawe tiba di Toraja Utara, Selasa 15/3/2022, tengah malam pukul 23.45 Wita dengan agenda resmi bertemu dengan Fraksi Partai Golkar Toraja Utara.

“Saya tiba di Toraja Utara, Selasa tengah malam, pukul 23.45 Wita, langsung tanpa istirahat rapat dengan Fraksi Golkar Toraja Utara, hingga menjelang pagi pukul 03.00 Wita”, ungkap Taufan Pawe seraya menikmati kopi bersama jajaran pengurus DPD II partai Golkar Tana Toraja serta Fraksi Partai Golkar DPRD Tana Toraja, di cafe Buli-Buli Makale, Kecamatan Makale, Rabu 16/2/2022.

Baca Juga :   Usai Konsolidasi 13 DPC Partai Garuda Papua Barat Siap Verifikasi Faktual KPU

Terkait wacana interpelasi terhadap Bupati Toraja Utara yang sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan di DPRD Toraja Utara, Taufan Pawe pun angkat bicara. Menurutnya, substansi dari pengajuan hak interpelasi harus menjadi perhatian.

“Persoalan hak untuk mengajukan interpelasi secata normatif ada aturannya. Tapi kita liat substansinya”, jelas Taufan Pawe kepada awak media seusai minum kopi di cafe Buli-Buli .

Pada kesempatan yang sama, Taufan juga berharap Fraksi Golkar di DPRD Toraja Utara mengambil sikap terkait persoalan tersebut.

“Disinilah saya berharap fraksi Golkar di DPRD Toraja Utara bisa tampil menjaga marwah pemerintahaan, kebetulan Bupatinya kader Golkar. Saya berharap Fraksi Golkar DPRD Toraja Utara bisa melihat permasalahan ini secara komprehensif, untuk bersikap apakah layak adanya interpelasi atau tidak, tegasnya. (Nat)

Pos terkait