WASIOR – Puluhan pegawai honorer Pemkab Teluk Wondama, Papua Barat mengelar aksi demonstrasi menolak rekruitmen CPNS tahun 2018 dengan sistim online, Rabu di kantor bupati di Isei.
Seleksi secara online diyakini akan merugikan putera-puteri asli Papua karena masih banyak yang belum mahir menggunakan komputer sehingga membuka peluang lebih besar bagi pelamar non Papua untuk lulus.
Mereka berkeinginan seleksi tetap menggunakan pola lama yakni dengan sistim manual alias menggunakan kertas.
“Kami dari Forum Honorer Daerah (Honda) bersama pelamar umum menyatakan sikap untuk tolak testing online. Kenapa ? kami rasa untuk provinsi Papua dan Papua Barat punya UU (UU Otonomi Khusus) yang bisa pemerintah pakai untuk sampaikan kepada pemerintah pusat, “ tandas Agus Veth selaku penanggung jawab aksi.
Di hadapan Wakil Bupati Paulus Indubri, mereka juga mendesak Pemda membentuk panitia khusus (pansus) agar memperjuangkan penambahan kuota CPNS khusus untuk pegawai hononer kepada MenPAN-RB.
Kuota khusus itu untuk mengakomodir ratusan pegawai honorer yang telah mengabdi hingga belasan tahun namun belum juga diangkat menjadi PNS.
“ (meminta) penambahan kuota khusus bagi pegawai honorer sebanyak 300, “ujar Atharia Waromi, salah seorang pengurus forum Honda sewaktu membacakan pernyataan sikap.
Terkait itu, Wakil Bupati menyatakan dirinya bisa memahami sikap para honorer yang tidak setuju tes CPNS dilakukan secara online. Namun dia mengingatkan, di era modern seperti sekarang ini seleksi secara online sudah merupakan kebutuhan dalam rangka memangkas prosedur birokrasi yang berbelit-belit serta meminimalisir potensi terjadinya kecurangan.
“Secara pribadi kalau saya berada di posisi adik-adik saya juga akan tolak dengan argumentasi bahwa kita, SDM kita belum siap. Tapi saya mau kasih ingat, pemerintah tidak akan mungkin mundur lagi. Pasti tahun depan dan tahun-tahun berikut tetap akan tes online, “ ujar Indubri.
Untuk pelaksanaan selesksi CPNS tahun ini, menurut Wabup, prosesnya belum sepenuhnya dilakukan memakai sistim online. Hanya pendaftaran saja yang secara online sementara ujian dilakukan secara offline.
“Daftarnya pakai online untuk bisa dapatkan nomor tes. Tapi tes-nya offline. Offline itu sama dengan yang dulu tetapi bedanya tidak pakai kertas. Soalnya nanti muncul di komputer atau laptop tinggal jawab benar atau salah pakai mouse, “ terang orang nomor dua Pemkab Wondama ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Ujang Waprak ditemui di lokasi yang sama membenarkan pelaksanaan tes CPNS dilakukan secara offline. Untuk pendaftaran yang harus secara online, pihaknya telah menyiapkan tim untuk membantu para pelamar yang kesulitan mendaftar.
“Tapi untuk sementara ini pendaftaraan ditunda kita menunggu edaran resmi dari Gubernur setelah ada pertemuan dengan MenPAN-RB, “ kata Ujang. (Nday)
