MANOKWARI– Peluang peningkatan rasio elektrifikasi lewat program tabung listrik yang digolontorkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, sangat penting disambut oleh pemerintah daerah terutama di Papua Barat.
Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia menyatakan kesiapannya mengawal usulan dari Pemerintah daerah se-Papua Barat yang ingin meningkatkan rasio elektrifikasi di tingkat lokal melalui program itu.
“Ini program yang memang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah berjauhan dan bermedan ekstrim. Itu sebabnya, daerah-daerah yang memiliki wilayah dengan karakteristik semacam itu perlu menjemput bola. Memasukkan usulan. Ada 40.000 unit yang disiapkan untuk Papua Barat,” kata Rico, Rabu (16/9) melalui sambungan telepon.
Tabung listrik sendiri merupakan strategi pemerintah untuk menjawab tantangan capaian elektrifikasi 100 persen di seluruh wilayah Indonesia.
Dua langkah lain yaitu perluasan jaringan listrik PLN (extend grid) dan komunal energi baru terbarukan (EBT).
Hanya saja untuk extend grid tidak memungkinkan digunakan untuk menyambung aliran listrik ke rumah-rumah di desa yang posisinya berjauhan dan berada di medan yang ekstrem. Selain mahal, tingkat losses di wilayah-wilayah tersebut sangat tinggi, mengingat berada di area pegunungan yang tajam, hutan yang lebat serta harus melewati lembah yang curam.
Oleh karenanya, untuk desa-desa dengan karakteristik tersebut akan menggunakan tabung listrik (talis).
Menurut Rico, listrik bagaimanapun telah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Digitalisasi layanan publik, misalnya di bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi kerakyatan perlu disokong oleh pasokan listrik yang cukup.
“Ini menjadi solusi bagi daerah-daerah yang berjauhan di wilayah pesisir, maupun yang bermedan ekstrim di wilayah pedalaman,” kata Rico.
Itu sebabnya, anggota Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) ini mendorong pemerintah lokal di Papua Barat untuk menyiapkan data dan usulan pada wilayah-wilayah dengan karakteristik berjauhan dan ekstrim dan segera diusulkan ke kementerian ESDM.
“Kalau inisiatif itu tidak ada, maka peluang itu mungkin boleh jadi dijemput daerah lain. Saya dengan kesungguhan hati siap mengawal usulan-usulan itu,'” ucapnya. (PBT)
