Jakarta, kabartimur.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kondisi inflasi, stabilitas harga pangan, serta perkembangan ekonomi daerah dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Dalam laporannya, Tito menyampaikan bahwa inflasi nasional tercatat stabil. Angka inflasi year-on-year berada di level 2,86 persen, sementara year-to-date mencapai 2,1 persen.
“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ujar Mendagri.
Tito menjelaskan, komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian pemerintah kini menunjukkan perbaikan signifikan dan tidak lagi masuk dalam daftar pangan bermasalah. Ia menyebut penurunan harga di berbagai daerah semakin meluas, sementara kenaikan harga hanya terjadi di beberapa wilayah.
“Ini sudah dicover dengan baik oleh Menteri Pertanian Pak Amran, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Bulog yang bekerja sama dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Namun demikian, Mendagri melaporkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas, yakni bawang merah, cabai, dan sedikit kenaikan harga telur ayam ras. Menurut Tito, kondisi ini perlu diantisipasi mengingat pentingnya stabilitas bahan pangan dalam mendukung program MBG.
Selain inflasi, Tito turut memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa daerah mencatat pertumbuhan positif, namun ada pula yang mengalami kontraksi, seperti Papua Tengah.
“Papua Tengah mengalami kontraksi minus 8 persen. Penyebabnya antara lain ekspor Freeport yang tertahan, smelter yang sempat terbakar, serta longsor yang membuat produksi terhambat,” jelasnya.
Mendagri juga menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga 23 November 2025. Rata-rata pendapatan 552 daerah mencapai 82–83 persen, sementara realisasi belanja baru berada pada kisaran 68 persen.
“Kita mendorong agar belanja daerah bisa mencapai di atas 75 sampai 80 persen,” tegas Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Tito turut melaporkan sejumlah isu strategis lainnya, termasuk progres dukungan Kemendagri terhadap program pemerintah serta perkembangan Komite Percepatan Pembangunan Papua. Ia juga meminta Presiden untuk menerima para pemangku kepentingan dari wilayah Papua guna memberikan arahan terkait percepatan pembangunan.
“Saya minta Bapak Presiden berkenan menerima mereka, sekaligus memberikan arahan, kalau bisa bersama para kepala daerah se-Papua,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung sebagai bagian dari evaluasi rutin pemerintah pusat terhadap kinerja daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menjelang akhir tahun. (Red/*)
