Manokwari, kabartimur.com– Pemerintah Kabupaten Manokwari menjadi daerah pertama di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai bagian dari digitalisasi transaksi keuangan.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Minggu, mengatakan penggunaan KKPD akan meningkatkan efisiensi, meminimalisir risiko penyimpangan anggaran, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan.
“Dalam penerapan awal, ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi pilot project KKPD yaitu Bappeda, Inspektorat, Bapenda, dan Dinas Pariwisata. Tahun depan seluruh OPD sudah menerapkan KKPD,” kata Bupati.
Ia menegaskan bahwa seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemkab akan diarahkan non-tunai untuk menghindari penggunaan uang cash serta memudahkan pertanggungjawaban anggaran.
“Semua transaksi masuk dalam sistem. Ini adalah bagian dari percepatan digitalisasi transaksi daerah,” ujarnya.
Menurut Hermus, upaya ini sejalan dengan komitmen Bank Indonesia dan perbankan nasional untuk mengurangi penggunaan uang fisik serta mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan.
“Manokwari sebagai ibu kota provinsi harus menjadi contoh bagi daerah lain di Papua Barat. Indikator kemajuan Papua Barat diukur dari Kabupaten Manokwari,” tegasnya.
Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, menambahkan bahwa KKPD seharusnya sudah dapat diterapkan sejak Januari, namun baru terlaksana setelah seluruh izin dan regulasi diselesaikan bersama Bank Papua.
“Transaksi seperti listrik, air, perjalanan dinas, hingga ATK bisa dilakukan lewat kartu kredit ini. KKPD akan digunakan juga untuk membiayai Uang Persediaan (UP), dengan limit sementara 40 persen dari total UP setiap OPD,” kata Mugiyono.
Ia menekankan bahwa seluruh rekanan dan transaksi Pemkab Manokwari ke depan wajib menggunakan pembayaran digital. Transaksi tunai secara bertahap akan dihilangkan. (*)
