MANOKWARI— Pemerintah daerah dan Jakarta, masih mencari cara terbaik pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat, menyusul akan berakhirnya pendanaan Otsus yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN sebesar 2 persen, pada 2021.
Sejauh ini, baik Pemerintah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, sedang gencar-gencarnya melakukan sejumlah kajian untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Otsus.
Terlepas dari upaya-upaya tersebut, seorang aktivitas muda di Manokwari, Timotius Daud Yelimolo, yang sedang tampil dalam persaingan perebutan kursi DPRPB melalui jalur otonomi khusus (Otsus) periode 2019-2024, mengusulkan konsep pembangunan di Papua Barat, sebelum pendanaan Otsus berakhir.
Dia menerangkan, saat ini masih ada persepsi ketidapercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan, sehingga dibutuhkan metode baru agar pembangunan bisa benar-benar merangkul masyarakat.
“Pada masa-masa berakhirnya Otsus pada 2021, bisa jadi ada benturan keras antara pemerintah, masyarakat dan organisasi sosial. Karena itu saya tawarkan solusi pembangunan berbasis non government organization (NGO). Pada konsep ini masyarakat sipil mengambil peran penting dan berada diantara pemerintah dan masyarakat, dibantu oleh Majelis Rakyat Papua Barat, agar pembangunan disegala sektor dapat terwujud,” kata dia menjelaskan.
Dia mencontohkan, polemik batas wilayah adat, investasi, pengelolaan sektor-sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, juga persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, harus dikaji melalui satu pintu, yang didalamnya duduk perwakilan masyarakat sipil.
“Sementara itu pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, penganggaran dan pengawasan, serta penegakkan supremasi hukum,” dia menerangkan. (*)
