Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

MANOKWARI,kabartimur.com- Pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi sebagai langkah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kegiatan yang berlangsung Rabu (26/11/2025) itu dibuka secara resmi oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou.

Dalam sambutannya, Bupati Hermus menegaskan bahwa agenda tersebut menjadi ruang penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyamakan langkah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Ini adalah ruang kerja bersama dan produktif, jantung dari upaya kita untuk mencari solusi,” ujar Hermus. Ia berharap diskusi berlangsung dinamis, kritis, dan menghasilkan tiga capaian utama.

Pertama, melakukan diagnosis mendalam atas persoalan yang menghambat transparansi dan akuntabilitas di setiap OPD. Kedua, menyusun solusi konkret, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan penguatan sistem pengaduan publik. Ketiga, membangun komitmen bersama seluruh ASN untuk bergerak dalam satu irama perubahan.

Baca Juga :   Bentuk Pramuka Berprestasi, Kwarcab 3305 Teluk Wondama Gelar Lomba Tingkat Pramuka Penggalang

“Sinergi antar-OPD adalah kuncinya. Mari tempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Setiap prosedur dan interaksi kita dengan masyarakat harus berorientasi pada semangat melayani,” tegas Hermus.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan fasilitator yang turut membantu peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Manokwari. Hermus berharap kegiatan tersebut memberi pencerahan bagi seluruh peserta.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Manokwari, M. Syamsul Huda, menjelaskan bahwa FGD dan workshop diikuti 46 peserta dari dinas, badan, distrik, kelurahan, BLUD RSU Manokwari, serta puskesmas. Narasumber kegiatan berasal dari Tim Visi Utama Yogyakarta.

Hasil FGD dan workshop ini diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata oleh masing-masing OPD sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Manokwari. (*)

Pos terkait