MANOKWARI-Parlemen Jalanan Papua Barat tuding Dinas PU Barat lakukan pembohongan publik terhadap pengusaha asli Papua, terkait proyek penunjukan langsung pada APBD Papua Barat 2018.
Hal ini dikatakan Ketua Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambieuw via WhatsApp kepada Kabartimur.com, Senin (29/10).
“Saat pengumuman nilai paket yg di tempel di gedung PU provinsi, pengusaha dari Manokwari mendapat penunjukan sebesar Rp.105 Juta. Namun belakangan telah berkurang menjadi menjadi Rp. 84 Juta saja,” kata Ronald
“Sementara untuk kabupaten Pegaf, awalnya Per C.V, sebesar Rp.40 Juta, kini di siasati menjadi Rp.107 juta, itu pun untuk 3 C.V menggunakan satu kontrak. Menurut kami (Parjal), ini pembohongan dan pelecehan yg sistimatis. Sementara untuk kabupaten
Sorong Selatan tetap Rp.500 Juta. Perbedaanya dimana, sedangkan jarak lokasi Sorsel dan Pegaf sama, ” lanjut Ronald.
Jika dikalkulasi, untuk kabupaten Manokwari, dimana yang mendaftar sekitar 600 C.V, terdapat pengurangan sekitar 9 Miliar.
Dirinya minta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan segera memeriksa kembali dokumen pembagian Paket penunjukan yang ada pada dinas P.U Papua Barat.
” Pejabat PU sangat menodai niat tulus bapak Gubernur. Patut di periksa, parahnya lagi, kontraknya lama karna banyak terdapat profil perusahaan titipan terselubung,” tuding Ronald.
