Jakarta, kabartimur.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) memperkuat sinergi penegakan hukum di sektor jasa keuangan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta, Selasa.
PKS tentang Sinergisitas di Bidang Penegakan Hukum dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan tersebut ditandatangani oleh Pejabat Sementara Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono.
Penandatanganan ini merupakan pembaruan dan penyempurnaan atas perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah diteken pada 14 Oktober 2020, terkait pencegahan, penegakan hukum, dan koordinasi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi:
- Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- Penegakan hukum di sektor jasa keuangan;
- Koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- Peningkatan dan pendayagunaan sumber daya manusia; serta
- Pemanfaatan sarana dan prasarana.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga guna menjaga integritas, stabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Melalui PKS tersebut, OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen memperkuat langkah preventif dan represif dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi dan berdampak luas bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara, mempercepat proses koordinasi antaraparat penegak hukum, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Kedua lembaga menegaskan bahwa kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
