Masuk Renstra Kemenhub, Tarik Ulur Kepemilikan Tanah Bandara Baru Wondama Harus Segera Tuntas

WASIOR – Pembangunan Bandara baru Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang berlokasi di Mawoi, Distrik Wasior diklaim telah masuk dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan 2019/2024.

Dengan begitu, menurut Kepala Dinas Perhubungan Bernadus Setiawan, pembangunan fisik Bandara baru di Mawoi seluruhnya menjadi tanggungan pemerintah pusat yang rencananya direalisasikan pada APBN 2020.

“Jadi nanti 2020 ke atas kitong tinggal tunggu dari pemerintah pusat. Yang penting masalah tanah ini beres dulu, “ kata Bernad pada pertemuan membahas ganti rugi tanah Bandara dengan pemilik ulayat di ruang rapat Bappeda di Isei, Rabu.

Adapun rencana pembangunan Bandara Mawoi sudah dimulai sejak 2016 sesuai instruksi langsung Presiden Joko Widodo sewaktu berkunjung ke Wasior pada 2015. Tahapan feasibility study hingga pembuatan masterplan dan sidang pra-Amdal juga telah dilakukan.

Namun sampai sekarang belum bisa dilakukan pembukaan lahan karena masih terjadi tarik ulur terkait kepemilikan tanah. Karena itu diharapkan persoalan kepemilikan tanah secepatnya dituntaskan sehingga tahapan pembangunan fisik bisa dimulai.

“Sebenarnya Bandara Wasior ini masuk di 2019 ini tapi akhirnya diundur. Jadi dari sisi pembangunan kita rugi. Itu karena adanya tarik menarik sehingga kita tidak masuk dalam perencananan 2019, “ ujar Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Jack Ayamiseba selaku pimpinan rapat dalam pertemuan itu.
Berkaitan dengan tanah, Bernad
menambahkan, tim pengadaan tanah dari provinsi Papua Barat direncanakan akan tiba di Wasior minggu depan untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik ulayat tentang tata cara perhitungan ganti rugi tanah. Adapun luas tanah yang rencananya dibebaskan untuk kawasan bandara adalah 280 hektar.

“Nanti juga ada appraisal untuk tentukan harga tanah melalui proses lelang. Jadi yang penting masalah tanah ini tuntas dulu, “ sebut eks Sekretaris Dinas Kehutanan ini.

Dalam pertemuan itu, Alfius Marani mewakili marga pemilik ulayat menyatakan mendukung pelepasan tanah untuk pembangunan Bandara baru. (Nday)

Pos terkait