WASIOR, Kabartimur.com– Sekelompok massa memalang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DRPK) Teluk Wondama, Papua Barat, di Rasiei, Kamis (13/3) sekitar pukul 08.30 WIT.
Massa memprotes surat rekomendasi DPP Partai Golkar tentang penetapan wakil ketua I DPRK Teluk Wondama Periode 2024-2029.
Massa juga menolak digelarnya rapat paripurna tentang pengumuman dan penetapan nama wakil ketua I DRPK Teluk Wondama dari Partai Golkar.
“Bapak Herman Sawasemariay itu harus jadi wakil ketua karena beliau yang memiliki suara terbanyak dari Partai Golkar. Tapi kenapa rekomendasi turun untuk orang lain. Kami yang memilih bapak Sawesamariay kami tidak setuju, “ujar perwakilan massa.
Massa kemudian menyegel pintu ruang rapat utama DPRK Teluk Wondama dengan dahan bambu serta kayu. Mereka juga menyegel akses masuk lainnya ke dalam ruang rapat DPRK.
“Palang tidak bisa dibuka sampai Fery Auparay (Ketua DPD Golkar Teluk Wondama) datang di sini, “ucap salah seorang massa.
Anggota DPRK Teluk Wondama dari Partai Golkar Herman Sawasemariay melalui sambungan telepon mengatakan, aksi pemalangan dilakukan oleh warga yang memilih dirinya pada Pemilu Legislatif 2024.
Herman menyebut dirinya sedang berada di Jakarta untuk mengurus rekomendasi DPP Partai Golkar tentang penunjukkan wakil ketua I DPRK Teluk Wondama.
“Mereka palang karena mereka merasa dirugikan sebab saya sebagai wakil rakyat yang mereka pilih itu mendapatkan suara terbanyak dari seluruh anggota DPR lainnya. Tapi rekomendasi turun untuk orang lain jadi mereka menuntut apa yang menjadi hak saya, “ujar Herman.
Mantan Ketua DPRK Teluk Wondama Periode 2019-2024 ini mengklaim rekomendasi DPP Partai Golkar tentang penunjukkan wakil ketua I DPRK Teluk Wondama yang telah disampaikan ke Sekretariat DPRK tidak sah karena tidak melewati mekanisme yang benar.
“Rekomendasi itu tidak sah karena pengusulannya tidak benar. Itu ada permainan. Makanya saya sekarang ini mau menuju DPP (Partai Golkar di Jakarta) untuk mengurus rekomendasi untuk saya. Karena saya yang punya suara terbanyak, “tandas Herman.
“Saya sudah janji bertemu dengan pengurus DPP, “ucap Herman yang sudah tiga periode duduk di DPRK Teluk Wondama.
Sementara itu massa yang melakukan pemalangan bersikeras menuntut agar Ketua DPD Partai Golkar Teluk Wondama Fery Auparay datang menemui mereka.
Massa sempat ditemui Bupati Elysa Auri yang datang bersama Wakil Bupati Anthonius Alex Marani juga Sekda Aser Waroi.
Namun mereka bersikukuh menolak palang dibuka sampai ada kepastian bahwa rekomendasi DPP Partai Golkar untuk posisi wakil ketua I DPRK Teluk Wondama jatuh ke tangan Herman Sawasemariay.
Penetapan Wakil Ketua dari Partai Golkar Ditunda
Menyikapi aksi massa itu, pimpinan sementara DPRK Teluk Wondama bersama anggota melakukan diskusi bersama.
Setelah itu, dengan didampingi petugas kepolisian mereka kemudian menemui massa untuk bernegosiasi.
Di hadapan massa, Wakil Ketua Sementara Yuliana Manupapami menyampaikan bahwa dia telah mendapatkan petunjuk dari Ketua DPD Golkar Teluk Wondama Fery Auparay agar penetapan nama wakil ketua I ditunda dahulu sampai ada keputusan lebih lanjut dari DPP Golkar.
“Saya baru saja dihubungi Bapak Fery Auparay, beliau memberikan petunjuk agar penetapan wakil ketua I DPRK Teluk Wondama dari Partai Golkar ditunda atau dipending, “ kata Yuli.
Adapun sedianya rapat paripurna pengumuman dan penetapan nama wakil ketua I DPRK Teluk Wondama dilaksanakan pada Jumat, 14 Maret 2025.
“Jadi kami mohon saudara-saudara buka palang ini karena ada agenda DPR yang harus kami laksanakan hari ini, “ kata anggota DPRK dari Partai Golkar ini.
Meski sempat menolak, massa akhirnya bersedia membuka palang setelah mendapatkan jaminan bahwa paripurna penetapan nama wakil ketua I DPRK Teluk Wondama ditunda.
“Itu yang kami mau dengar. Penetapan wakil ketua I DPRK Teluk Wondama harus dibatalkan karena Bapak Herman sedang di Jakarta untuk urus rekomendasi, “kata perwakilan massa.
Berkat negoisasi yang dilakukan Wakapolres Teluk Wondama Kompol Christianus Masale, massa akhirnya setuju membuka palang dengan sukarela.
“Saya harap tidak ada lagi kejadian seperti ini karena ini mengganggu kepentingan umum. Kalau besok-besok mau aksi lagi, harus lapor ke Polres dulu, “ kata Kompol Christian.
Massa kemudian membubarkan diri secara tertib setelah lebih kurang dua jam melakukan pemalangan.
Untuk diketahui, DPRK Teluk Wondama bebedapa waktu lalu telah melaksanakan paripurna pengumuman dan penetapan nama-nama pimpinan defenitif selain posisi wakil ketua yang menjadi hak Partai Golkar.
Yakni untuk posisi ketua DPRK dari Partai Gerindra, Wakil Ketua II dari PAN dan Wakil Ketua III dari kelompok khusus jalur pengangkatan unsur Orang Asli Papua. (Nday)
