Manokwari, kabartimur.com- Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Manokwari diharapkan dapat berperan strategis dalam pembangunan daerah yang inklusig dan berkeadilan Gender.
Hal tersebut disampaikan oleh bupati Manokwari, Hermus Indou usai melantik Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Manokwari Masa bahkti 2025-2030 di Ruang Sasana Karya Kantor Bupati Kabupaten Manokwari Sowi Gunung, Selasa (5/8/2025).
Sebaagai informasi bahwa Ketua Umum GOW Manokwari yang dilantik adalah Hj Nurhaya Mugyono yang merupakan istri dari Wakil Bupati Manokwari.
Bupati menekankan bahwa pelantikan pengurus GOW ini bukan sekadar seremoni, melainkan memiliki makna penting sebagai penguatan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan gender.
“GOW berfungsi sebagai forum komunikasi dan kolaborasi antarorganisasi wanita. Ini akan memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, hingga lingkungan hidup,” harapnya.
Ia menjelaskan bahwa GOW dan PKK merupakan dua pilar utama pemberdayaan perempuan yang mendukung langsung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari.
Untuk itu, Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh pengembangan GOW melalui alokasi anggaran, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor.
Pihaknya berharap pengurus baru GOW dapat mengasah kapasitas kepemimpinan dan membawa perubahan nyata demi kemajuan daerah.
Pada kesempatan yang sama Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua Barat, Lani Lakotani menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus GOW Kabupaten Manokwari.
Lani menyebutkan bahwa dari tujuh kabupaten di Papua Barat, tinggal dua kabupaten lagi yang belum melaksanakan pelantikan GOW, yakni Kabupaten Pegaf dan Fakfak.
“Perempuan adalah tiang negara sekaligus pendidik generasi penerus. Kita harus terus berperan aktif dan memberdayakan diri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan,” ujarnya.
Lani berharap GOW Manokwari dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan dan keluarga secara berkelanjutan.(Red/*)
