MANOKWARI- Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Demokrasi (AMP-PD) pada Senin (20/7/2020) siang menggelar aksi spontan di KPU Papua Barat di Arfai.
Massa mendesak KPU RI agar memperjelas status Komisioner KPU PB dan sekretaris KPU karena pilkada di 9 kabupaten di Papua Barat akan dihelat.
Koordinator aksi, Sawyai Noldy dalam penyampaiannya mengatakan bahwa Lembaga KPU adalah lembaga yang dipercayakan negara sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang harus bekerja ekstra demi menegakkan demokrasi di Indonesia khususnya Papua Barat.
“Kami minta dengan hormat kepada KPU RI secepatnya umumkan komisioner KPU PB. Di Papua Barat sudah mau pilkada, jadi kami mendesak KPU RI untuk segera umumkan hasil seleksi komisioner KPU PB” ujarnya.
Sementara itu, penanggung jawab aksi, Timotius Daud Yelimolo menegaskan bahwa kekosongan di KPU PB bukan saja komisioner, melainkan sekretaris KPU PB dan juga staf honorer bahkan pegawai yang sampai hari ini belum jelas statusnya.
“Kami meminta dengan hormat, KPU RI selain memperhatikan pengumuman komisioner KPU PB, juga harus sesegera mungkin mengangkat sekretaris KPU PB yang adalah jabatan fungsional yang memiliki peran penting dalam setiap tahapan di kabupaten kota di Papua Barat serta KPU RI juga harus perjelas status pegawai honorer dan ASN yang hingga kini Nasib mereka belum jelas” tegas Yelimolo.
Menanggapi aksi tersebut, Plh.Kabag program dan data, Muhammad Akbar Taha mengatakan bahwa sangat mengapresiasi aksi dari AMP-PD yang sudah mengingatkan lembaga tersebut Namun mengenai aspirasinya, pihaknya tidak punya kewenangan mengintervensi pimpinan tapi aspirasi akan di sampaikan ke KPU RI.
“Menyangkut jabatan sekretaris KPU saat ini dijabat sementara oleh sekretaris KPU Manokwari selama tiga bulan kedepan lalu KPU akan mengumumkan tahapan lelang jabatan sekretaris KPU PB yang definitif secara terbuka dan transparan ” kata Muhammad.
“Sudah Banyak anak-anak Papua yang hebat-hebat, yang cerdas-cerdas dan memiliki sejumlah pengalaman di Lembaga KPU. Pasti ada lelang jabatan sekretaris KPU dan kesempatan dibuka secara resmi” tambah Muhammad.
Pihaknya berharap, agar perjuangan ini mendapat dukungan terutama dari MRP PB.
“Jangan hanya ade-ade sendiri yang berjuang, harus ada dukungan dari MRPB dan para petinggi daerah di Papua Barat agar kebijakan Otonomi Khusus dari sisi perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan benar-benar dirasakan oleh anak-anak Papua” pungkasnya. (AD)
