Bupati Manokwari Harap Pemerintah Pusat Tertibkan Tambang Ilegal di Wasirawi

JAKARTA, kabartimur.com-  Bupati Manokwari, Hermus Indou, mendorong pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di Distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari.
‎
‎Hal tersebut disampaikan Bupati dalam rapat Panja Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam bersama Komisi III DPR RI, Rabu (17/9/2025), Hermus menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan penuh terkait izin pertambangan, sehingga solusi harus datang dari pusat.
‎
‎“Kami tidak punya kemampuan untuk menertibkan ini. Kewenangan izin pertambangan mutlak ada di pemerintah pusat, dan kami berharap ada solusi konkret untuk menata kembali pertambangan di Manokwari,” ujar Hermus.
‎
‎Ia mengungkapkan, Pemkab Manokwari sudah mereview RTRW dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengusulkan perubahan status kawasan konservasi agar bisa dikelolah secara legal.
‎
‎Namun langkah ini harus mendapat persetujuan pemerintah pusat.
‎Hermus juga merekomendasikan agar pertambangan ilegal di Wasirawi segera dimoratorium, sambil diatur ulang perizinan dan regulasinya.
‎
‎“Kami berharap ada regulasi untuk mengayomi usaha pertambangan rakyat. Jangan hanya segelintir orang yang menikmati, tapi masyarakat adat dan daerah juga harus mendapat manfaat,” harapnya.
‎
‎Bupati Manokwari itu mendorong agar pengelolaan tambang dapat melibatkan koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih di kampung setempat, sehingga hasilnya lebih menyejahterakan masyarakat.
‎
‎Selain itu, ia meminta perhatian khusus terhadap Sungai Warriori yang sudah tercemar berat. Menurutnya, perlu dibangun bendungan baru dari sumber air lain agar kawasan pertanian di Masni–Wasirawi bisa kembali produktif.
‎
‎“Kami mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Prabowo terkait penertiban tambang ilegal di Indonesia. Kami berharap aspirasi kami didengar agar sumber daya alam dikelola sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hermus. (Red/*)