MANOKWARI- “Persoalan pembayaran TPP sudah dianggarkan oleh Pemda di Anggaran Perubahan 2018. Bukannya menemui bupati lebih dahulu untuk melakukan koordinasi, justru mereka langsung melakukan aksi protes ke DPRD. Parahnya lagi, mereka melakukan aksi penutupan ruang pelayanan di RSUD yang berdampak ke masyarakat banyak. Dalam waktu dekat, saya akan mutasikan, daripada menjadi virus di RSUD,” tegas Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan menanggapi aksi demo puluhan pegawai RSUD ke DPRD, Senin (15/10/18).
Bupati mengaku telah mengantongi sekitar 40 nama pegawai RSUD yang melakukan ke DPRD tersebut. Dirinya menyesalkan tindakan pegawai RSUD yang dinilainya telah menelantarkan pasien yang hendak berobat di rumah sakit milik pemerintah tersebut.
Menurut bupati, seharusnya mereka tdk boleh melakukan atau menutup ruangan pelayanan supaya proses pelayanan berjalan.
Akibatnya, Demas menyatakan akan memberikan konsekuensi berupa mutasi kepada sejumlah oknum yang telah melakukan demo.
Dijelaskan Demas, untuk pembayaran TPP akan segera dilaksanakan hanya saja masih menunggu proses pencairan sesuai mekanisme yang ada.
Demas berharap kepada kepada tenaga honorer yang ada di RSUD tidak berpengaruh dan mengikuti jejak sejumlah ASN yang ada.
“Tenaga honorer yang melawan aturan dengan mudah bisa diberhentikan. Banyak tenaga lain di luar sana yang sudah antrian mengajukan lamaran kerja,” kata bupati.
Demas menuturkan saat dirinya mendengar ada aksi penutupan pelayanan di RSUD, dirinya langsung meninjau lokasi memastikan informasi tersebut.
Hasil kunjungannya, sebagian besar pelayanan tidak berjalan karena tenaga kesehatan yang bertugas sedang melakukan aksi di DPRD.
