Manokwari, kabartimur.com – BPJS Kesehatan Cabang Manokwari bersama Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) tahun 2025 menggelar pertemuan koordinasi guna memperkuat pengawasan mutu layanan dan efisiensi pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan ini dihadiri Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat serta sejumlah organisasi profesi kesehatan, yakni IDI, PDGI, PPNI, IAI, dan IBI.
Ketua TKMKB Cabang Manokwari, dr. Lussy Natalia Hendrik, Sp.S., M.Biomed, menegaskan bahwa pengendalian mutu dan biaya bukan bertujuan membatasi kualitas pelayanan, melainkan memastikan adanya kolaborasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan.
“Melalui pertemuan hari ini, kami berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan sehingga rekomendasi yang disusun merupakan hasil kesepakatan bersama. Rekomendasi ini akan menjadi catatan penting bagi rumah sakit sebagai dasar perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran BPJS Kesehatan sebagai wadah koordinasi untuk mendorong perbaikan mutu pelayanan sehingga kasus-kasus serupa di fasilitas kesehatan tidak berulang.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, dr. Dwi Sulistyono Yudo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Menurutnya, kehadiran aktif organisasi profesi menunjukkan kuatnya komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
“Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian biaya dan peningkatan mutu layanan. Melalui peran TKMKB, pengendalian pembiayaan diperkuat agar tepat sasaran sekaligus memastikan mutu pelayanan tetap terjaga,” tegas Dwi.
Dwi berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan kebijakan dan langkah strategis yang lebih terarah bagi peningkatan mutu layanan kesehatan di Papua Barat.
“Program JKN adalah tanggung jawab bersama. Kesepakatan hari ini menjadi komitmen penting untuk menjaga kesinambungan program dan memastikan kualitas layanan kepada peserta tetap optimal,” pungkasnya. (Red/*)
