HALTIM, kabartimur.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai Senin (9/3/2026) hingga Jumat (13/3/2026) di sejumlah kecamatan di wilayah Halmahera Timur.
Kepala Bappeda Halmahera Timur, Ir. Abdul Halim Djen Kipu, S.P., M.Si, mengatakan pelaksanaan Musrenbang ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Sesuai surat pemberitahuan resmi Nomor 050.13/28/BP4D-HT/III/2026, tahapan Musrenbang ini sangat krusial untuk menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang, menengah hingga rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),” ujar Abdul Halim.
Ia menjelaskan, kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan ini rencananya akan dibuka secara resmi oleh Bupati Halmahera Timur didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
Pada hari pertama, kegiatan akan dilaksanakan di Kecamatan Wasile Selatan, Wasile, dan Wasile Timur, kemudian dilanjutkan ke kecamatan lainnya di wilayah Halmahera Timur.
Menurut Abdul Halim, pelaksanaan Musrenbang tahun ini juga dirangkaikan dengan kegiatan keagamaan, mengingat berlangsung pada bulan suci Ramadan.
“Setiap sesi pembukaan Musrenbang juga akan dirangkaikan dengan agenda keagamaan seperti salat berjamaah dan buka puasa bersama di masjid setempat,” jelasnya.
Puncak rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/3/2026) di Kecamatan Kota Maba, yang dipusatkan di Aula Kantor Camat Kota Maba serta Masjid Raya Iqra.
Abdul Halim juga menekankan pentingnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam setiap sesi Musrenbang guna memberikan pendampingan teknis terhadap usulan pembangunan dari masyarakat.
“Kehadiran pimpinan OPD sangat diharapkan agar setiap usulan prioritas dari tingkat kecamatan dapat dikawal dengan baik dalam sistem perencanaan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Red)
