HUKUM DAN KRIMINAL

Berantas Pungli di Wondama, Tim Saber Pungli Tak Segan Lakukan OTT

WASIOR – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menyatakan tidak akan segan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pungli.
Karena itu masyarakat agar berani melapor jika mendapatkan adanya praktik pungli.

“Memberantas pungli itu kewajiban kita semua bukan hanya Satgas Saber Pungli saja. Jadi kewajiban masyarakat adalah melaporkan kalau ada temuan pungli. Tidak perlu takut, rahasia pelapor kita akan tutup,” ucap Ketua Satgas Saber Pungli Teluk Wondama, Kompol Lang Gia usai sosialisasi Saber Pungli di Gedung Sasana Karya, Kompleks Kantor Bupati di Isei, Senin (26/8/2019).

Diakui Lang Gia, Tim Saber Pungli sejauh ini belum bisa berbuat banyak untuk memberantas praktik pungli di Wondama. Selain soal anggaran, sulitnya koordinasi lintas intansi terkait juga menjadi kendala besar yang menghambat kinerja Satgas Saber Pungli.

Karena itu dia menjanjikan mulai tahun ini, tim yang dia pimpin akan tampil lebih garang.

“Tahun ini kita rencanakan ada penindakan dan bisa saja OTT. Sudah ada instansi yang menjadi perhatian khusus karena diduga kuat ada praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat,” kata Wakapolres Teluk Wondama ini.

Namun demikian, lanjut dia, upaya pencegahan juga akan tetap dilakukan. Antara lain dengan mengintensifkan sosialisasi tentang pungli dalam rangka memberi penyadaran hukum sekaligus pemahaman tentang pungli itu sendiri.

“Nanti ke depan kita berikan sosialisasi ke kepala kampung, kepala distrik dan kepada sekolah-sekolah. Juga kepada pengusaha. Kita juga minta instansi yang melakukan pungutan (dalam pelayanan publik) agar pasang daftar tarif agar masyarakat tidak bertanya-tanya lagi berapa yang harus dia bayar supaya mencegah terjadinya pungli,” kata Lang Gia.

Sebelumnya pada saat membuka sosialisasi, Bupati Teluk Wondama Bernadus Imburi menekankan bahwa pungli muncul dari kebiasaan umum seperti meminta uang sebagai imbalan jasa dari pelayanan yang diberikan. Hal ini dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar.

“Kita semua harus melakukan langkah konkrit dalam urusan pungli ini, tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, administrasi kantor juga di bidang pendidikan, hal-hal lain yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita hilangkan bersama-sama,” pesan Imburi. (Nday/*)

To Top
error: Content is protected !!