DAERAH

Terkait Kematian Mantri Patra, DPRD Wondama Minta Pelayanan Medis di Daerah Terpencil Dievaluasi Total

WASIOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menyatakan keprihatinan yang mendalam atas meninggalnya Mantri Patra Kevin Marinnha Jauhari saat menjalankan tugas di Kampung Oya, Distrik Naikere.

DPRD meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pelayanan medis di daerah terpencil dan pedalaman agar peristiwa tragis seperti yang dialami Mantri Patra tidak terulang kembali.

Para wakil rakyat Wondama itu menilai masih terdapat banyak kelemahan dalam pelaksanaan program dimaksud sebagai akibat dari perencanaan yang tidak matang. Karena itu diperlukan langkah-langkah pembenahan secara menyeluruh.

“Kalau belum ada langkah perbaikan sebaiknya dihentikan dulu, direncanakan dengan baik dan matang dulu, “ kata Wakil Ketua DPRD Remran Sinadia.

Penegasan itu disampaikan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan bupati bersama jajaran terkait kematian Mantri Patra di ruang rapat dewan di Isei, Kamis (27/6).

RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Kuro Matani dengan dihadiri 13 anggota. Mewakili pihak eksekutif Wakil Bupati Paulus Indubri, Sekda Denny Simbar, Kepala Bappeda Palino Phiter Lambe, jajaran Dinas Kesehatan serta sejumlah kepala OPD lainnya.

Beberapa kelemahan yang mendapat sorotan DPRD terkait belum tersedianya alat komunikasi di lokasi pelayanan. Padahal alat komunikasi merupakan komponen yang sangat vital.

Seperti diketahui, ketiadaan alat komunikasi di Kampung Oya membuat informasi tentang sakitnya Mantri Patra terlambat diketahui sehingga upaya pertolonganpun tidak bisa dilakukan dengan segera. Mantri Patra akhirnya meninggal dunia pada 18 Juni lalu dan jenazahnya baru bisa dievakuasi pada 22 Juni.

“Fasilitas pendukung (alat komunikasi dan lainnya) harus dipersiapkan dulu, kalau tidak nanti tidak ada petugas yang mau tugas lagi di pedalaman, “ ujar Kuro Matani.

Juga menyangkut sarana transportasi. DPRD menekankan sebaiknya Pemda membuat kerja sama permanen dengan pemilik helikopter sehingga ada jaminan proses antar jemput petugas bisa dilakukan tepat waktu.

“Sebaiknya langsung dibuat MoU (nota kesepahaman) dengan perusahaan helikopter, “ lanjut Arwin selaku Wakil Ketua II.

Mengingat kondisi geografis di daerah pedalaman seperti di Kampung Oya yang cukup sulit, DPRD juga menyarankan sebaiknya petugas yang dikirim harus dipastikan mereka yang berbadan sehat dan memiliki fisik yang kuat.

“Harus dipastikan dia benar-benar sehat karena di sana dingin dan kalau tidak ada heli alternatifnya adalah jalan kaki, “ ucap Remran menambahkan.

Wakil Bupati Paulus Indubri mengakui masih terdapat kelemahan dalam program pelayanan kesehatan untuk wilayah terpencil yang telah berjalan sejak 2017. Karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi untuk selanjutnya dirumuskan formula yang lebih baik lagi.

“Dalam waktu dekat akan ada rapat khusus untuk merancang bagaimana pola yang tepat untuk kita memberikan pelayanan bagi masyarakat kita di atas (pedalaman Naikere), “ ucap Indubri. (Nday)

To Top
error: Content is protected !!